Politik Mongolia

Annelies E br Tarigan

Politik Mongolia

Pada 13 Januari 1992, parlemen Mongolia mengadopsi konstitusi baru. Konstitusi juga merestruktusi cabang legislatif pemerintah dengan menciptakan legislatif parlementer unicameral. Konstitusi ini mulai berlaku pada 12 Februari 1992 dan diubah pada 1999 dan 2001. Setelah 200 tahun penindasan yang menindas dibawah Dinasti Qing, sistem politik Mongolia mulai berubah pada tahun 1911 ketika negara itu mendeklarasikan kemerdekaannya dan menunjuk Bogd Khan sebagai pemimpin negara dan agamanya, Buddha, Tibet.

Sistem politik negara menghadapi kebangkitan lebih lanjut pada tahun 1921 ketika dibantu oleh Tentara Merah Rusia, Revolusi Rakyat mengakibatkan Mongolia menjadi hanya negara sosialis kedua di dunia pada waktu itu. Setelah kematian Bogd Khan pada tahun 1924, negara itu menjadi Republik Rakyat Mongolia dan beroperasi sebagai negara satu partai dibawah rezim kominus. Mongolia bergabung dengan PBB pada tahun 1961 tetapi kehidupan sebagai negara komunis menjadi semakin sulit setelah runtuhnya seluruh sistem politik sosialis dan Uni Soviet tanpa dukungan ekonomi dan bantuan keuangannya, Mongolia mulai menderita dan negara itu menghadapi krisis nasional.

Akibatnya, setelah hampir 70 tahun sebagai negara yang sosialis, Mongolia memulai gerakan untuk menjadi negara yang diperintah sendiri Maret 1990. Sejak saat itu Mongolia telah menjadi negara yang menjalani politik dan ekonomi transisi ke demokrasi parlementer dibawah aturan konstitusi baru yang diadopsi pada tahun 1991. Mengambil inspirasi dari jatuhnya rezim Komunis di tempat lain di Eropa Timur dan Uni Soviet, revolusi menyebabkan pemerintahan Komunis digulingkan dan sistem multi-partai baru didirikan.

Untuk menetapkan identitasnya sebagai negara yang demokratis, pada tahun 1992 pemerintah mengadopsi konstitusi baru dan membentuk ekonomi pasar bebas, mengganti nama bekas Republik Rakyat Mongolia sebagai Mongolia untuk menunjukkan keberadaannya sebagai negara demokrasi yang independen. Di Mongolia pada 1990-an, gambaran sejarah mencerminkan kunci kecenderungan untuk membangun konsep “Menjadi Mongol” yang mana konsep ini bertentangan dengan keberadaan Cina dan Rusia. Meskipun setelah itu jelas terlihat bahwa setelah keruntuhan sosialis pada tahun 1990, kecenderungan ini hadir meskipun tidak diucapkan secara langsung.

Dibawah konstitusi yang baru, peemilihan diadakan untuk menunjuk anggota-anggota ke Negara Besar Khural, parlemen Mongolia yang juga bertanggung jawab untuk memilih presiden dan kepala negara pertama, Punsalmaagiin Ochirbat. Dia memegang jabatan sampai tahun 1990 dan digantikan oleh tiga presiden selanjutnya sampai pemegang jabatan saat ini, Khaltmaagiin Battulga, terpilih untuk posisi tersebut pada tahun 2017.

Calon-calon presiden harus berusia 45 tahun atau lebih, dan menjadi warga negara kelahiran asli Mongolia serta telah menetap secara permanen di negara tersebut minimal selama lima tahun sebelum mencalonkan diri. Pemilihan presiden dilakukan setiap empat tahun sekali dan pada kandidat dicalonkan oleh mereka yang memiliki kursi di Negara Khural. Ada 76 kursi yang di parlemen yang diisi oleh pemilihan umum di 21 provinsi di Mongolia. Gubernur masing-masing provini ditunjuk oleh Perdana Menteri. Semua warga negara yang berusia diatas 18 tahun dan bertempat tinggal di negara tersebutberhak untuk memilih dalam pemilihan Mongolia dan kandidat yang menang di setiap distrik harus mencapai setidaknya 28% suara dari hasil pemungutan untuk berhasil dipilih jika tidak diperlukan pemilihan sela.

Setelah memembebaskan diri dari batas-batas komunisme dan sejak revolusi demokratik pada tahun 1990 yang memunculkan restrukturisasi lengkap sistem politik negara itu, Mongolia telah berubah menjadi negara yang merdeka dan berkembang. Dengan presiden dan pemerintah yang dipilih secara bebas dan penduduk yang diberi hak pilih, Mongolia benar-benar telah datang jauh sejak penindasan Dinasti Qing bertahun-tahun yang lalu.

 

Daftar pustaka

Mongolia, Political Sistem. 2004. Article

            http://www.discoverimongolia.mn/blog-news-political-system/

kaplonski Christoper, Truth,History, and Political in Mongolia. London. 2004. Book

https://www.amazon.com/truth-History-Political-Mongolia-Memory/dp/0415307988